Di era digital seperti sekarang, hampir semua urusan administrasi publik bisa dilakukan secara online. Mulai dari mengurus surat pengantar RT, mendaftar rumah subsidi, mengecek legalitas klinik, hingga melaporkan keluhan lewat aplikasi resmi pemerintah. Proses yang dulu identik dengan antre panjang dan tumpukan berkas, kini bisa dipangkas hanya dengan sentuhan jari

Kartu Keluarga (KK) adalah dokumen kependudukan penting yang berisi identitas anggota keluarga, mulai dari nama, NIK, status hubungan, hingga alamat domisili. KK wajib dimiliki oleh setiap keluarga dan sering dipakai untuk berbagai keperluan administrasi, seperti sekolah, kerja, perbankan, hingga pengajuan bantuan sosial. Dulu, mengurus update data KK butuh waktu lama

Awalnya, PeduliLindungi dikenal sebagai aplikasi wajib untuk perjalanan selama pandemi Covid-19. Semua orang harus scan QR code di bandara, mall, atau kantor dengan aplikasi ini. Namun, setelah pandemi mereda, PeduliLindungi tidak ditinggalkan begitu saja. Pemerintah mengubahnya menjadi platform layanan kesehatan digital yang lebih luas. Meski kini banyak fitur dipindahkan ke

Dulu, proses pendaftaran sekolah sering kali penuh drama: orang tua harus datang pagi-pagi ke sekolah, bawa banyak berkas, antre panjang, bahkan kadang bolak-balik karena ada dokumen yang kurang. Sekarang, era itu sudah berganti. Pemerintah menghadirkan sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) online lewat aplikasi SIAP PPDB. Dengan aplikasi ini, orang

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas penting bagi setiap warga negara yang sudah memiliki penghasilan. Kalau dulu NPWP berbentuk kartu fisik yang dicetak dan diambil di kantor pajak, sekarang pemerintah sudah menghadirkan NPWP digital yang bisa dicek dan dicetak langsung dari HP. Transformasi ini membuat administrasi pajak jauh lebih

Dunia kerja kini makin fleksibel. Banyak orang memilih jalur freelancer atau pekerja lepas karena dianggap lebih bebas, bisa kerja di mana saja, bahkan dengan penghasilan yang tidak kalah dari pekerja kantoran. Namun, kebebasan ini tetap punya kewajiban: lapor pajak freelancer. Pajak bukan hanya urusan perusahaan besar. Setiap individu yang memiliki

Bantuan sosial (bansos) adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan. Selama ini, banyak warga mengandalkan bansos seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), hingga BLT untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Namun, sering kali masyarakat kesulitan memantau penyaluran bantuan, apakah sudah sampai atau belum. Untuk itu,

Bagi pelaku usaha makanan, minuman, kosmetik, atau produk yang dikonsumsi masyarakat, sertifikat halal sudah jadi kebutuhan utama. Bukan sekadar formalitas, label halal memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli aman, sesuai syariat, dan melewati proses verifikasi resmi. Di Indonesia, sertifikasi halal dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk

Bagi tenaga pendidik, NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) ibarat KTP profesi. Nomor ini menjadi identitas resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk guru maupun tenaga kependidikan. Dengan NUPTK, seorang guru diakui secara resmi sebagai pendidik aktif yang tercatat dalam sistem pendidikan nasional. NUPTK

Kalau dulu data kesehatan masyarakat masih tersebar di berbagai aplikasi seperti PeduliLindungi, sekarang pemerintah menyatukannya dalam satu platform bernama SatuSehat Mobile. Aplikasi ini dirilis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menjadi pusat data kesehatan digital nasional. Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa akses rekam medis, cek riwayat vaksin, daftar fasilitas kesehatan, hingga menghubungkan